Referensi pihak ketiga

Pembacaan oleh KPU tentang penetapan Jokowi-Maaruf Amin pada 30 Juni 2019 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah tanda berakhirnya hiruk pikuk seputar sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu Serentak tahun 2019. Selama proses rekapitulasi di KPU dan penyelesaian sengketanya di MK, tidak hanya nama pasangan 01 dan 02 saja yang menjadi pembahasan publik, tapi juga ada satu lagi nama yang cukup menyita perhatian. Nama itu adalah: Tim Mawar.

Cover Majalah Tempo terbitan 10-16 Juni 2019 dengan headline: TIM MAWAR DAN RUSUH SARINAH memang cukup menghebohkan. Pasalnya, isi berita headline tersebut menyatakan adanya keterlibatan seorang mantan TNI anak buah Prabowo Subianto dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 tempo hari. Di tambah lagi, istilah “Tim Mawar” dalam headline itu pun kembali membawa memori rakyat Indonesia pada peristiwa kelam sekitar 20-21 tahun lalu. Ya, penculikan 23 orang aktivis anti Orde Baru oleh Tim Mawar (tim kecil terdiri dari 11 orang anggota Kopassus Grup IV TNI Angkatan Darat) menjelang Pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum MPR tahun 1998 yang disinyalir kuat memakan tumbal nyawa. Dari 23 orang korban penculikan tersebut, diketahui 1 orang meninggal dunia, 9 orang dilepaskan kembali dalam keadaan hidup, dan 13 orang dinyatakan hilang hingga kini. Sudah 21 tahun lamanya kasus penculikan aktivis 1997/1998 ini belum bisa diungkap, sehingga berbagai pertanyaan bermunculan menyelimuti misteri kasus ini. Salah satu pertanyaannya adalah: Siapakah yang memimpin Tim Mawar?

Kasus penculikan 23 orang aktivis anti Orde Baru 1997/1998 telah menyeret 11 anggota Tim Mawar ke pengadilan Mahkamah Militer Tinggi II pada bulan April 1999. Pengadilan yang diketuai oleh Kolonel CHK Susanto tersebut telah memutus perkara nomor PUT.25-6/K-AD/MMT-II/IV/1999 dengan vonis hukuman yang bervariasi kepada 11 anggota Tim Mawar. Salah satunya adalah H. Bambang Kristiono, S.E yang divonis 22 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI. Pangkat terakhir Bambang Kristiono sebelum dipecat adalah Mayor Infantri, dan tugas terakhir yang diembannya adalah sebagai Komandan Tim Mawar (bertanggungjawab langsung melaporkan segala kegiatannya kepada Komandan Grup IV Kopassus TNI Angkatan Darat, dan diketahui oleh Danjen Kopassus)

Setelah dipecat dan menjalani hukuman, Bambang Kristiono diberi pekerjaan oleh Prabowo Subianto sebagai direktur utama PT Tribuana Antar Nusa (anak perusahaan dari Nusantara Energy Group milik Prabowo Subianto) yang bergerak di bidang transportasi, terutama jasa transportasi laut dengan armada kapal ferry alias Kapal Motor Penumpang (KMP) dengan tenaga 6186 tonase. Selain itu, Bambang Kristiono pun memiliki jam terbang yang cukup mumpuni sebagai aktivis politik.

Salah Satu Armada Milik PT Tribuana Antar Nusa (Referensi pihak ketiga)

Pada tahun 2007, dengan bantuan kuasa hukum Mahendradatta, Bambang Kristiono pernah mengajukan uji materil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ke Mahkamah Konstitusi sebagai reaksi terhadap DPR yang ketika itu telah membentuk pansus mengenai penculikan dan penghilangan paksa aktivis, serta merekomendasikan pembentukkan pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Di Pilpres 2009, Bambang Kristiono aktif dalam tim kampanye Megawati-Prabowo (MegaPro), dan Bambang Kristiono pun aktif dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Lalu pada Pemilu Serentak tahun 2019, selain menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, Bambang Kristiono pun ikut bertarung menjadi calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Nusa Tenggara 2 dengan nomor urut 1. Walaupun menurut KTP berdomisili di Bekasi, mantan Komandan Tim Mawar kelahiran Banjarmasin 50 tahun lalu ini dipastikan lolos melenggang ke senayan mewakili beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), karena mampu meraup suara signifikan sebesar 97.110 di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 yang meliputi: Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Di daerah pemilihannya, Haji Bambang Kristiono terkenal dengan inisial HBK.

Di samping itu, HBK dikenal pula sebagai kader partai dan loyalis Prabowo Subianto yang tegas dan kritis. Buktinya, HBK sempat mengkritik tentang saksi-saksi partainya sendiri dalam Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat. HBK menemukan fakta bahwa ternyata saksi-saksi yang dikoordinir oleh para caleg banyak yang menahan, bahkan menyembunyikan dokumen C1 dan DA1 dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu, HBK menyarankan dalam pemilu selanjutnya: “Saksi akan ditangani tersendiri oleh partai dan tidak boleh berafiliasi dengan salah satu caleg. Untuk kebutuhan data C1 dan DA1, biar nanti partai yang akan mendistribusikannya kepada masing-masing caleg secara adil dan transparan”. Di tambah lagi, keberadaan HBK pun mampu menjamin tidak adanya gerakan people power di NTB pada 21-22 Mei 2019 lalu, sehingga NTB tetap kondusif. Kata HBK: “People power mungkin itu di Pusat, kalau di NTB aman-aman saja. Tidak ada gerakan people power”.

Setelah dilantik bulan Oktober 2019 nanti, bila dilihat dari latar belakang dan perjalanan karirnya, mantan Komandan Tim Mawar H. Bambang Kristiono, S.E alias HBK ini tampaknya sangat cocok untuk masuk di Komisi III DPR RI, karena komisi yang membidangi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan ini adalah tempat yang sangat tepat untuk membahas kembali kasus penculikan aktivis anti Orde Baru 1997/1998. Bahkan Alfat (salah seorang pengurus PAC Partai Gerindra di wilayah Lombok Utara) meyakini bahwa di Senayan nanti HBK minimal mampu menjadi salah seorang pimpinan komisi. Bagaimana menurut Anda?

HBK di tempat pengungsian bersama korban gempa Lombok (Referensi pihak ketiga)

Sumber:

http://bambangkristiono.com/hbk-tokoh-komplit-siap-bangun-lombok/

https://news.detik.com/berita/d-789658/mantan-komandan-tim-mawar-uji-uu-pengadilan-ham-ke-mk

https://mataraminside.com/ini-catatan-hbk-soal-saksi-di-pemilu-2019/

https://akurat.co/news/id-649709-read-namanama-caleg-gerindra-yang-berhasil-melenggang-ke-senayan

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190516120313-32-395367/gerindra-sebut-tak-ada-gerakan-people-power-di-ntb


The content does not represent the perspective of UC