TRIBUNNNEWS.COM,JAKARTA-Teka teki siapa yang bakal masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf masih misteri. Namun, beberapa nama diyakini akan masuk dalam komposisi kabinet pemerintahan mendatang, pasca Jokowi Kiai Maruf akan dilantik tanggal 20 Oktober.

"Pak Jokowi memang menarik dan misterius," ujar pengamat politik M Qodari mengawali perberbincangan dengan tribun, Selasa (8/10/2019).

Ia memaklumi, banyak yang bertanya-tanya siapa kelak yang akan dipercaya Jokowi untuk membantu di kabinet. Namun, satu nama yang kemungkinan sudah hampir pasti masuk kabinet adalah Bahil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI.

Minggu (26/5/2019) lalu, Presiden Jokowi merasa Bahlil Lahadalia cocok jika menjadi menteri. Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan pidato pada acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz-Carlton, Kuningan Jakarta.

"Saya melihat-lihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya," kata Jokowi disambut sorakan dan tepuk tangan para peserta acara HIPMI ketika itu.

Qodari mengungkap 55 persen kabinet akan diisi oleh kalangan profesional dan 45 persen diisi dari kalangan partai politik. Dari unsur partai politik, menurut Qodari mudah ditebak siapa yang akan dipercaya Jokowi.

"Misalnya dari PDI Perjuangan pak Budi Gunawan, Eriko Satorduga dan yang lain. Diluar itu, nama-nama yang mungkin mewakili kelompok atau ormas besar. Atau, dari keluarga politisi atau anak Presiden. Misalnya, Yenny Wahid, putri Presiden Keempat, Gusdur," kata Qodari.

"Dugaan saya Yenny masuk kabinet, berpeluang. Kemudian, Ilham Habibie anaknya pak Habibie. Ilham yang notabene punya perhatian kepada masalah sosial poltik, di ICMI. Kemudian yang pasti ingin masuk juga dan sinyalnya jelas dari Demokrat adalah AHY, putra pak SBY," ia menjelaskan.

Ia berbeda pandangan jika ada anggapan putra Presiden Ketiga Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo (mas Nanan red)akan masuk di kabinet pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf mendatang. Menurutnya, ada semacam pembagian tugas antara Puan Maharani dan Nanan.

"Puan di politik praktis. Sementara Nanan menjaga gawang, jaga partai. Dan saya lihat mas Nanan, tipenya bukan eksekutor. Tapi pemikir atau idiolog. Jadi, kemungkinan ada tiga anak presiden yang berpeluang masuk kabinet," kata dia.

"Dan ini bisa menjadi, paling tidak proses generasi politik ke depan. Karena tahun 2024 akan menjadi generasi baru," lanjutnya.

Sementara tiga srikandi di kabinet saat ini, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih memiliki peluang. Pengamat politik Yasin Mohammad mengatakan, sejumlah menteri berlatang belakang profesional berpeluang dapat dilantik kembali menjadi pembantu presiden.

Yasin yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) itu melihat, kebijakan Menteri Susi yang melawan ilegal fishing dengan penenggelaman kapal perlu diapresiasi.

"Dalam konteks penenggelaman ibu Susi paling tinggi, prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan ilegal fishing patut diapresiasi," ujar Yasin.

Kemudian, Sri Mulyani dinilai telah mampu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan neraca keuangan negara. "Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal, membuka akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan," katanya.

Yasin menilai Retno selama menjadi Menteri Luar Negeri sudah membuahkan hasil yang nyata dalam berkomunikasi ke luar negeri.

Bahkan, telah membawa Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB. Sementara menteri yang berpotensi tidak terpilih kembali masuk jajaran Kabinet Kerja jilid dua, berasal dari menteri dari kalangan partai politik.

Ia mencontohkan, Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian belum menorehkan prestasi yang signifikan. "Memperin belum ada terobosan baru, tidak ada perkembangan signifikan. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," paparnya.

"Lalu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik," sambung Yasin.

Selanjutnya, Kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, kata Yasin, tidak mampu melindungi buruh atau para pekerja. "Dia tidak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan. Ada 4 ribu buruh yang di PHK masal, mereka datang ke Manaker tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Steel saja tidak bisa," kata Yasin.

7 Menteri bakal dipertahankan?

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019, isu tentang nama-nama yang masuk menteri Kabinet Kerja Jilid II berembus kencang.

Sejumlah nama menteri menteri yang menjabat saat ini disebut-sebut akan kembali masuk di Kabinet Kerja Jilid II.

Hingga kini Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinet.

"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi usai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan bocoran terkait gambaran kabinet baru.

Ada menteri berusia muda, ada kementerian baru, ada menteri yang dipertahankan, ada pula menteri yang keluar dari kabinet dan diberi posisi lain.

Terkini, sejumlah menteri kabinet saat ini mengundurkan diri karena memilih bertugas di DPR.

Sejumlah menteri yang beberapa hari lalu mengundurkan diri dipastikan tak akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf.

Adapun 5 menteri yang kemungkinan tidak menjabat lagi.

Mereka antara lain mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Puan dipastikan tak lagi menjadi menteri setelah dia terpilih sebagai Ketua DPR.

Yasonna Laoly diperkirakan juga tak akan menjadi menteri karena memilih menjadi anggota DPR.

Sementara Imam Nahrawi dipastikan tak akan berada di kabinet baru karena menjadi tersangka di KPK kasus korupsi.

Selain tiga nama itu, beberapa nama menteri lainnya diperkirakan tak masuk masuk dalam kabinet karena berpotensi terkena kasus hukum.

Mereka yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem. Kementerian keduanya, terjerat kasus korupsi di KPK.

Sementara pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, beberapa waktu lalu mengungkapkan siapa saja sosok menteri di Kabinet Kerja I yang layak dipertahankan.

Ketujuh menteri 'lama' ini, kata Hendri Satrio, dianggap mampu membantu Jokowi merealisasikan janji kampanye untuk periode 2019-2024.

Selain itu, dalam periode kedua menjabatnya, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang.

Dari sinilah, menurut dia, akan bisa diprediksi siapa saja menteri yang akan dipertahankan Jokowi untuk jilid II pemerintahannya.

Lalu siapa saja ke-7 menteri itu?

1. Basuki Hadimuljono

Hendri Satrio yakin sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono akan kembali menduduki kursi yang sama pada periode pemerintahan Jokowi 2019-2024.

Karena sosok Basuki Hadimuljono, mampu secara cepat menterjemahkan visi dan misi serta keinginan Jokowi untuk membangun infrastruktur di Indonesia.

"Menteri Basuki akan dipertahankan. Karena bisa memberikan legacy itu," jelas Hendri Satrio.

2. Susi Pudjiastuti

Menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga bisa dipertahankan Jokowi untuk masuk dalam skuad Kabinet Kerja Jilid II.

Sama seperti Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti juga telah dan bisa memberikan kenangan khusus dalam mejaga wilayah maritim Indonesia.

"Menteri Susi kan memberikan legacy dia. Yakni meningkatkan produksi perikanan, kali pertamanya ada penenggelaman kapal," ucap Hendri Satrio.

3. Amran Sulaiman

Sosok lainnya yang layak dipertahankan Jokowi adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Menteri Amran dia menilai, telah mampu bekerja luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani dan ketersediaan pangan selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Menteri Amran juga memberikan legacy. Legacy ketahanan pangan dan macam-macam mengenai pertanian sudah dia lakukan," papar Hendri Satrio.

4. Bambang Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan tetap ada di susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-KH Maruf Amin.

Mantan Menteri Keuangan itu, menurut dia, punya tugas dan sumbangsih luar biasa yang akan memberikan peninggalan bersejarah bagi bangsa ini, yakni terkait perpindahan ibukota negara.

Selama ini terlihat peran aktif dari Bambang Brodjonegoro, dalam merencanakan dan menganalisa semua lokasi calon ibukota negara.

"Bambang Brodjonegoro termasuk yang dipertahankan. Ada planning pemindahan ibukota di tangannya," jelas Hendri Satrio.

5. Budi Karya Sumadi

Menurut dia, sosok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan tetap dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.

Seperti Menteri PUPR, Budai Karya kata dia, telah memberikan warisan tersendiri bagi bangsa ini khususnya terkait percepatan pembanguan transportasi di Indonesia.

Termasuk pembangunan dan revitalisasi bandara-bandara di daerah dan transportasi daring (online).

"Budi Karya Sumadi termasuk. Di zaman ini transportasi online ada dimana-mana," jelasnya.

6. Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurut dia, akan dipertahankan Jokowi untuk mengisi kabinet kerja Jilid II.

7. Retno Lestari Priansari Marsudi

Dia melihat juga sosok Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan tetap berada di Kabinet Jokowi-KH Maruf Amin.

"Bu Retno keberhasilannya buat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB lagi," jelasnya.

Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.

Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.

Negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.

Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.(*)